Lewat Tiga Tahun Tidak Ada UU Baru, Alat Berat Bebas Pajak

Mahkamah Konstitusi memberikan waktu kepada DPR RI untuk membentuk undang-undang terbaru terkait pengaturan pajak untuk kendaraan berat.

Mahkamah telah memutuskan alat berat bukan termasuk kategori alat transportasi sehingga bukan lagi sebagai pajak kenderaan bermotor.

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu tiga tahun melakukan perubahan terhadap Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat,” kata hakim ketua Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Selama masa pembentukan undang-undang yang baru tesebut, maka aturan lama tetap diberlakukan guna menghindari kekosongan hukum.

Jika dalam waktu tiga tahun belum ada aturan yang baru, maka alat berat tidak bisa lagi dikenakan pajak mengikuti aturan yang lama.

“Apabila tenggang waktu untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut telah terlampaui dan Undang-Undang yang baru belum juga diundangkan maka terhadap alat berat tidak boleh lagi dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang yang lama,” kata dia.

Dalam putusannya, Mahkamah mengingatkan putusannya itu tidak boleh ditafsirkan bahwa alat berat tidak boleh dikenakan pajak.

“Apalagi para Pemohon baik dalam permohonannya maupun di persidangan juga berkali-kali menyatakan bahwa pengujian pasal-pasal a quo sama sekali tidak bermaksud menghindar dari kewajiban membayar pajak,” kata Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat membacakan pendapat Mahkamah.

Alat berat secara khusus didesain untuk melakukan pekerjaan berskala besar dengan mobilitas relatif rendah.

Penggolongan atau penyamaan perlakuan terhadap alat berat dengan kendaraan bermotor pada umumnya, menurut Mahkamah, menimbulkan kerugian bagi para Pemohon ketika alat berat yang notabene bukan merupakan moda transportasi namun diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi moda transportasi dimaksud.

Uji materi tersebut diajukan oleh Direktur PT Tunas Jaya Pratama Aking Soejatmiko, Direktur PT Mappasindo Yupeng dan Direktur PT Gunungbayan Pratamacoal Engki Wibowo.

Ketiganya adalah perusahaan konstruksi yang sering menggunakan alat berat seperti bulldozer, mesin gilas, excavator, vibrator, dumb truck, wheel loader, dan tractor.

Para pemohon mendaftarkan uji materiil Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

sumber: tribunnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*