Kebijakan Performance Bond Berguna Melindungi Buruh Migran

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia yang bekerja di negara penempatan. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi buruh migran Indonesia yang bekerja di Singapura adalah menerapkan uang jaminan atau performance bond.

Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan kebijakan ini bertujuan mendorong pengguna (users) mematuhi kontrak kerja yang telah disepakati sehingga meningkatkan perlindungan bagi buruh migran.

Berdasarkan laporan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, Hanif mengatakan kebijakan performance bond ini mewajibkan pengguna buruh migran Indonesia membayar uang jaminan kepada pihak ketiga (asuransi) sebesar 70-75 dolar Singapura. Ketika pengguna melanggar kontrak kerja yang telah disepakati dengan buruh migran Indonesia, uang jaminan itu akan dicairkan oleh asuransi kepada buruh migran bersangkutan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat selama ini sering terjadi ketidaksesuaian antara kontrak kerja dengan pelaksanaan di lapangan. Pengguna tak selalu mematuhi perjanjian kerja yang telah dibuat. Padahal menurut Hanif, pengguna buruh migran layak diminta membayar uang jaminan dalam jumlah tertentu. Buruh migran akan terlindungi ketika pengguna melakukan pelanggaran terhadap kontrak kerja.

“Misal gaji tidak dibayar, maka performance bond yang akan membayar. Jika pengguna melanggar kontrak maka akan diberikan oleh asuransi sampai 6 ribu dolar Singapura. Intinya pekerja migran Indonesia terlindungi,” kata Hanif dalam keterangan pers di Jakarta akhir pekan lalu.

Melalui kebijakan performance bond Hanif berharap pengguna buruh migran Indonesia mematuhi kontrak kerja yang mengatur sejumlah hal seperti upah minimum sebesar 550 dolar Singapura, jam kerja, dan hari libur. Hanif berharap kebijakan ini terus dilaksanakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran dan bisa diterapkan di negara penempatan lain.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya, menjelaskan selain kebijakan performance bond, KBRI juga menerapkan kebijakan lain untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Singapura khususnya yang bekerja di sektor domestik. Dijelaskan Ngurah, pelayanan di KBRI sudah berstandar internasional, terbukti dengan perolehan sertifikasi ISO 9001 pada tahun 2015; menerima sertifikat wilayah bebas korupsi; dan mengembangkan sistem aplikasi untuk memudahkan pelayanan dan menjamin komunikasi yang mudah antara buruh migran dnegan KBRI Singapura. Setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Singapura harus melapor ke KBRI dan didata dengan baik.

KBRI Singapura juga menerbitkan Kartu Pekerja Indonesia di Singapura (KPIS), kartu khusus bagi pekerja sektor domestik atau penata laksana rumah tangga (PLRT) itu sudah dilengkapi dengan barcode sehingga bisa dipindai lewat telepon pintar. Kartu itu sudah dilengkapi dengan fasilitas pengaduan yang bisa diakses melalui aplikasi.

Jumlah pekerja migran Indonesia di Singapura menurut Ngurah cukup besar. Sampai 11 April 2018 tercatat jumlahnya 106.825 pekerja migran Indonesia di sektor domestik, 29.515 anak buah kapal, dan 19.547 di sektor formal. Perselisihan ketenagakerjaan yang dihadapi buruh migran Indonesia di Singapura kasusnya lebih sedikit daripada negara penempatan lain.

Selain itu Ngurah menyoroti kebijakan direct hiring atau perekrutan langsung buruh migran yang diterbitkan pemerintah Singapura. Kebijakan ini menurut Ungurah menjadi salah satu penyebab meningkatnya persoalan pekerja migran Indonesia di Singapura. Kebijakan direct hiring membuka peluang bagi pengguna untuk merekrut langsung pekerja migran tanpa melalui perusahaan penyalur (PJTKI/PPTKIS).

Program Manajer Advokasi HAM ASEAN HRWG, Daniel Awigra, mengatakan kebijakan performance bond ini memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi buruh migran dengan cara diasuransikan. Tapi kebijakan ini jangan dijadikan alat pembenar bagi pengguna untuk tidak memenuhi kewajibannya kepada buruh migran. Sekalipun telah diasuransikan, pengguna wajib menjalankan segala kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja. “Kebijakan ini jangan sampai membuat pengguna malah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada buruh migran dan tidak menjalankan kontrak kerja,” ujarnya.

Pria yang disapa Awi itu mendorong agar pemerintah Singapura dan Indonesia untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan performance bond. Kemudian menjamin agar buruh migran mampu mengakses kebijakan itu secara mudah. Jangan sampai buruh migran kesulitan melakukan klaim sehingga uang jaminan itu tidak bisa dicairkan.

Mengenai kebijakan direct hiring, Awi mengatakan hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan kemampuan buruh migran Indonesia. Direct hiring ini hanya menyederhanakan proses perekrutan buruh migran menjadi lebih efisien karena tidak melalui perantara atau agen. Bagi buruh migran yang menduduki jabatan profesional kebijakan direct hiring ini tidak jadi soal karena sektor formal biasanya sudah memiliki perlindungan yang cukup baik.

Tapi berbeda dengan buruh migran yang bekerja di sektor informal seperti penata laksana rumah tangga atau domestik, Awi menekankan perlindungannya harus dijamin sekalipun mereka direkrut secara langsung tanpa melalui agen. Perlindungan itu meliputi proses sebelum sampai sesudah penempatan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi buruh migran yang direkrut langsung yakni KBRI yang ada di negara penempatan harus melakukan sertifikasi terhadap calon pengguna.

“Melalui cara itu kebijakan direct hiring hanya bisa dilakukan oleh pengguna yang sudah mengantongi sertifikasi. Ini penting untuk perlindungan buruh migran Indonesia,” pungkas Awi.

sumber: hukumonline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*