Galangan Kapal Bisa Bangkrut Karena BMAD

Polemik Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) masih terus berlanjut. Pengusaha galangan kapal mengadu ke Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) soal BMAD saat menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Swissbell Hotel, Batam, Selasa (2/4).

“Mengapa kita impor kapal dari luar negeri tak perlu bayar. Tapi impor kapal ke dalam negeri di Batam harus bayar bea masuk Rp 3 miliar untuk kapal ukuran 8000 DWT. Kita akan kalah saing nanti,” kata pengusaha galangan kapal asal Tanjungpinang, Hengky Suryawan kepada JK saat sesi tanya jawab dalam acara tersebut.

Seperti yang diketahui, ada sekitar 110 perusahaan galangan kapal di Batam. Perusahaan galangan kapal milik Hengky sendiri mampu memproduksi hingga 50 kapal dalam setahun. Karena BMAD, banyak kapal yang tak bisa keluar dari Kepri.

“Ini merugikan 110 perusahaan tersebut. Kami sudah ke Menko Maritim, Gubernur. Peraturan BMAD tersebut berlaku sejak 2016, tapi baru dipungut saat injury time sekarang ini. Kalau satu kapal bayar Rp 3 miliar, bisa gulung tikar kita,” paparnya.

Penerapan BMAD ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/2016 tentang Pengenaan BMAD terhadap Impor Produk Plat Baja atau Hot Rolled Plate (HRP) dari Tiongkok, Singapura dan Ukraina.

“Tapi saya kira, saya akan cek lagi. Saya yakin mestinya tak berlaku. Karena Batam ini daerah FTZ,” janjinya.

sumber: batampos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*