Akankah Kewajiban Penggunaan Asuransi Nasional Tetap Berlaku Mulai Mei 2018?

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mengambil inisiatif menyiapkan sejumlah usulan sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis oleh Kementerian Perdagangan, menyusul kewajiban menggunakan asuransi nasional diinformasikan tetap berlaku mulai Mei 2018.

Kewajiban bagi eksportir CPO dan batu bara, importir beras, dan importir barang pemerintah menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional tertuang dalam Permendag Nomor 82 Tahun 2017.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyampaikan, berdasarkan hasil pertemuan yang membahas Permendag Nomor 82 Tahun 2017 di Kantor Kementerian Perdagangan dan diikuti AAUI, pada Jumat (23/3/2018), kewajiban menggunakan asuransi nasional tetap berlaku sesuai dengan Permendag Nomor 82 Tahun 2017.

Jika mengacu pada regulasi tersebut, kewajiban yang diperuntukkan bagi kegiatan ekspor CPO dan batu bara, impor beras, dan impor barang pemerintah, berlaku sejak 6 bulan diundangkan atau Mei 2018.

“Kewajiban asuransi nasional untuk ekspor tetap harus dijalankan. Benar, berlaku mulai Mei 2018,” katanya, dikutip Bisnis.com Senin (26/3/2018).

Dia mengatakan, selanjutnya Kementerian Perdagangan dan AAUI akan merumuskan petunjuk teknis mengenai hal tersebut. Petunjuk teknis dibuat agar pelaku industri memiliki paduan dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan asuransi nasional ini.

“Seputar teknis pelaksanaan asuransi pengangkutan CPO dan batu bara. Detailnya sedang disiapkan oleh tim,” imbuhnya.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan Ani Mulyati belum bisa memberikan konfirmasi seputar ini. Dia mengatakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan menyampaikan terkait dengan Permendag Nomor 82 Tahun 2017 dengan waktu yang sudah ditentukan.

Direktur Teknik PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re Kocu A Hutagalung optimistis kewajiban menggunakan asuransi nasional untuk ekspor CPO dan batu bara juga akan berdampak positif bagi industri reasuransi. “Jika potensi premi asuransi umum hingga Rp1 triliun, maka biasanya reasuransinya sebesar 20% atau Rp200 miliar,” katanya.

Sementara itu, dikonfirmasi pada Minggu (25/3/2018), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menyampaikan belum dapat memastikan terkait kepastian implementasi kewajiban asuransi nasional dalam kegiatan ekspor dan impor barang tertentu sesuai dengan Permendag No. 82/2017.

“Belum bisa dipastikan karena masih dibahas,” katanya.

sumber: bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*