Asuransi Surety Bond: Penjaminan Kena Gunting UU

UU Penjaminan melarang asuransi umum menggarap bisnis surety bond. Larangan ini dianggap bertentangan dengan program percepatan pembangunan infrastruktur.

Para pengelola asuransi umum beberapa hari belakangan ini sedang gelisah. Pangkal kegelisahan itu bermula dari lahirnya Undang-undang (UU) tentang Penjaminan, pertengahan Desember tahun lalu. Kehadiran UU yang sudah ditunggu-tunggu sejak sepuluh tahun silam itu ternyata bakal mengancam rezeki perusahaan asuransi umum.

Kontan, dua pekan lalu, sejumlah pengelola perusahaan asuransi bertandang ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melayangkan protes. Pengawas sektor keuangan itu dituding punya andil terhadap lahirnya UU Penjaminan. Tapi tudingan itu dibantah Dumoly Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK. “DPR sama sekali tidak minta masukan dari kami,” ujarnya.

Kendati tidak dilibatkan dalam perumusan UU Penjaminan, menurut Dumoly, OJK berinisiatif sendiri memberikan rekomendasi. Salah satunya adalah menyarankan agar perusahaan asuransi umum tidak dilarang melakukan bisnis penjaminan. “Sebetulnya kami sempat protes terhadap pelarangan tersebut, tetapi waktu itu sudah tahap paripurna. Jadi, apa boleh buat,” ujar Dumoly.

Jika merujuk UU Penjaminan yang berisikan 65 pasal ini, memang ada sejumlah aturan yang bakal mengancam bisnis asuransi umum. Salah satunya adalah larangan bagi perusahaan asuransi umum untuk menjalankan bisnis penjaminan, termasuk penjaminan barang dan jasa (surety bond). Bagi perusahaan asuransi yang terlanjur menekuni bisnis ini, mereka diberi waktu tiga tahun untuk melepaskannya.

Aturan ini sebenarnya sejalan dengan UU Perasuransian, dimana tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan surety bond sebagai produk asuransi. Lantas, bagaimana surety bond bisa menjadi salah satu bisnis andalan asuransi umum? Panjang. Bisnis penjaminan pertama kali diperkenalkan pemerintah pada tahun 1980-an. Ini gara-gara perbankan enggan memberikan bank garansi kepada pengusaha kecil (UMKM), khususnya untuk proyek-proyek yang didanai APBN/APBD dan bantuan luar negeri.

Sejak itu lahirlah perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Hanya saja, bisnis Jamkrida terbatas pada menjamin kredit proyek-proyek pemerintah pusat dan daerah. Badan usaha ini belum diizinkan menangani penjaminan pengadaan barang dan jasa (surety bond). Peluang ini justru dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi umum. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PM.010/2008, perusahaan asuransi bermodal di atas Rp 250 miliar dapat menjalankan lini usaha surety bond.

Bentuk Anak Usaha

Peran surety bond semakin penting ketika pemerintah menerbitkan PP No. 54/2010, yang mewajibkan proyek pemerintah dilengkapi dengan jaminan yang mudah dicairkan. Perusahaan Penjaminan sendiri baru menekuni bisnis surety bond pada 2011 setelah Kementerian Keuangan menerbitkan Nomor 99 tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamina  Kredit Ulang.

Bisnis surety bond makin berkibar setelah OJK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU – PUR) membentuk konsorsium penjaminan proyek dan surety bond, 2015. Saat ini ada puluhan perusahaan asuransi umum yang telah mendapatkan izin memasarkan surenty bond. Rinciannya, 45 perusahaan memasarkan surety bond konstruksi, 34 surety bond non konstruksi, 25 customs bond, dan 16 lainnya dapat memasarkan excise bond.

OJK memperkirakan, pada 2015, pendapatan premi surety bond mencapai Rp 11,5 triliun atau 20% dari total pendapatan premi asuransi umum. Laris manisnya surity bond   inilah yang membuat para pelaku asuransi umum angkat bicara. “Larangan ini akan berdampak besar,” ujar Satrio Adi Nugroho, anggota Bidang Surety Bond Asuransi Umum VIDEI. Maklum, saat ini surety bond menyumbang 80% pendapatan premi VIDEI sebesar Rp 42,6 miliar.

Pendapat senada dikemukakan Nicolas Prawiro, Vice President Director Asuransi Cakra Proteksi Indonesia. Menurutnya, larangan asuransi umum berbisnis surety bond tidak sejalan dengan program percepatan pembangunan infrastruktur. “Semakin banyak pembangunan infrastruktur, mestinya  pelaku penjaminan diperluas,” ujarnya. Seperti diketahui, hingga 2019, proyek yang ditangani Kementerian PU – PR  mencapai total Rp 5.319 triliun.

Kendati protes dari pelaku industri umum sudah dilayangkan, hingga kini tidak ada sikap tegas dari OJK selaku regulator. “Undang-undangnya sudah terbit, harus ditaati,” ujar Dumoly. Hanya saja, untuk mengatasi masalah ini, ia menawarkan sebuah solusi. Yakni, perusahaan asuransi umum yang memiliki bidang usaha surety bond bisa mendirikan anak perusahaan di bidang  penjaminan.

Meski masih ada tenggat waktu hingga 2018, manum mendirikan anak perusahaan bukanlah perkara mudah. Selain  makan waktu, juga butuh modal yang tidak sedikit untuk merekrut pegawai baru dan membangun kantor. Itu sebabnya, menurut Dumoly, OJK berjanji akan memberikan kemudahan. Misalnya menerapkan syarat permodalan yang lebih ringan, yakni Rp 25 miliar. Juga kemudahan pendirian anak usaha penjaminan yang lebih cepat.

Poin Penting UU Penjaminan

1. Bisnis perusahaan penjaminan: penjaminan kredit, pembiayaan, surat utang, pembelian barang secara angsur, transaksi dagang, pengadaan barang dan jasa (surety bond), bank garansi, letter of credit (L/C), custom bond (kepabeanan), dan lain-lain.

2. Bentuk perusahaan penjaminan berbadan hukum:

– Perusahaan umum (perum) wajib untuk perusahaan milik pemerintah pusat.

– Perseroan terbatas (PT). Asing hanya boleh memiliki saham maksimal 30% dan dana asing harus mengendap di bank dalam negeri.

3. Setiap orang di luar lembaga penjamina yang telah melakukan penjaminan sebelumya wajib menyesuaikan dengan UU Penjaminan paling lambat tiga tahun setelah UU ini berlaku.

4. Untuk mendukung buisnis UMKM, pemerintah bisa menugaskan lembaga penjaminan milik negara.

5. Pemisahan (spin off) unit usaha syariah wajib dilakukan bila unit syariah telah memiliki aset setara 50% aset induk, atau jika usaha syariah telah berdiri paling sedikit 15 tahun setelah UU Penjaminan berlaku.

sumber: majalah review weekly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>